Rindukhilafah's Weblog

Update terbaru Draf RUU PP versi

rindukhilafah — Tue, 07 Oct 2008 04:45:52 +0000

Dukung RUU Anti Pronografi dan Porno Aksi

View Current Signatures – Sign the Petition

Saudara-saudaraku sebangsa, petisi ini mulai dikotori oleh pernyataan-pernyataan yang KOTOR. Saya tidak akan menghapus pernyataan kotor tsb. Biarlah semua tahu bahwa yang menolak itu telah disusupi oleh jiwa kotor dan ditunggangi pengusaha pornografi yang sedang gigihnya mengotori negeri ini dgn berbagai macam cara termasuk pornografi dan pornoaksi. Rapatkan barisan dan sebarkan untuk mengawal RUU APP ini menjadi Undang-undang yang dapat memberantas habis pornografi di Indonesia ini.
Selamatkan anak-anak kita sbg penerus bangsa dari bahaya pornografi !

revisi dapat dilihat di http://ruuappri.blogsome.com

Draft RUU APP dapat di download di http://www.dpr.go.id
atau
http://filexoom.com/files/1646/RUU_APP.pdf

To: Pemeritah dan DPR Republik Indonesia

Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Dengan ini kami mendukung 100\% pengesahan RUU APP menjadi Undang-undang.

Sudah saatnya pemberantasan kebobrokan moral karena Pornografi dilakukan, untuk itu diperlukan payung hukum yang lebih jelas dan tegas !

Kami tidak ingin masa depan anak-anak kami rusak moralnya dan pergaulan yang serba bebas, serba liberal sehingga melanggar norma-norma ketimuran kita yang sudah baik. Dulu kita malu dengan adanya adegan ciuman, malu melakukan perbuatan di luar nikah, malu hamil tanpa nikah, malu berfoto tanpa busana.

TAPI SEKARANG, hal ini menjadi hal yang lumrah dan dengan lantangnya menyatakan: “Ini area pribadi, Hak Azasi Manusia, tidak ada satu pun yang dapat melarang dan menghukumnya !!!”

APA SEKARANG ORANG INDONESIA SUDAH TIDAK PUNYA MALU !!!

Belum lagi Pornoaksi, melakukan publikasi pornografi dengan mengatasnamakan kreatifitas seni !

Bagaimana anak-anak kita dengan mudahnya melihat dan mengkoleksi gambar-gambar, majalah pornografi tersebut.
Bayangkan anak-anak kita, bila dapat dengan mudahnya memperoleh media pronografi tersebut !
Dengan mudahnya anak-anak di bawah umur membeli dari penjual koran/majalah dan dari internet.

Bagaimana hal ini terjadi dengan anak-anak kita ? keluarga kita ?

Kepada orangtua, ibu-ibu yang ingin anak-anaknya selamat karena efek dari pronografi dan pornoaksi, dukunglah petisi ini dan akan menjadi penilaian seberapa besarnya warga negara Indonesia yang mendukung pengesahan RUU APP ini.

Kreatifitas, Seni, Budaya, Hak azasi dan wilayah pribadi yang dapat memberikan efek negatif terhadap orang lain, MEMANG HARUS DIATUR DAN DIPERBAIKI !

Kreatiflah di hal-hal yang membangun negeri ini !

Untuk itu,

KAMI MENDUKUNG PENUH 100\% UNTUK MENSAHKAN RUU ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI MENJADI UNDANG-UNDANG YANG MEMBERIKAN PAYUNG HUKUM UNTUK MEMBERANTAS PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI YANG MENGAKIBATKAN KEBOBROKAN MORAL BANGSA INI.

17 Maret 2006

Sincerely,

Dipaksa Bekerja dan Melacur

rindukhilafah — Tue, 07 Oct 2008 04:33:45 +0000

Yayasan Kita dan Buah Hati pernah melakukan survei sepanjang tahun 2005 di antara kalangan anak-anak SD, usia 9-12 tahun. Respondennya 1.705 anak di Jabodetabek. Ditemukan, ternyata 80 persen dari anak-anak itu sudah mengakses materi pornografi dari bermacam-macam sumber: komik-komik, VCD/DVD, dan situs-situs porno. Di Indonesia, komik-komik porno harganya cuma Rp 2.000-Rp 3.000, sementara VCD porno bisa Rp 10.000 dua keping. Itu bisa dibeli di stasiun kereta, di depan sekolah, di depan kantor polisi, bisa di mana saja. Survei lain, misalnya dari BKKBN 2002, menyebutkan hampir 40 persen remaja pernah berhubungan seks sebelum menikah. BBC dan CNN pada 2001 juga pernah melaporkan, Indonesia dan Rusia merupakan pemasok terbesar materi pornografi anak, di mana anak-anak ditampilkan dalam adegan-adegan seksual. (Republika, 21/5/06).

Lebih dari 3 juta anak dilibatkan dalam pekerjaan yang berbahaya. Sekitar sepertiga pekerja seks komersial berumur kurang dari 18 tahun; 40.000-70.000 anak lainnya telah menjadi korban eksploitasi seksual. Sekitar 100.000 wanita dan anak-anak diperdagangkan setiap tahunnya, di antaranya untuk bisnis seks. Belum lagi 5.000 anak ditahan atau dipenjara, yang 84 persen di antaranya ditempatkan di penjara dewasa. (Fai.umj.ac.id, 10/6/06)

Pamer Payudara Karnaval Budaya Tolak RUU APP di Bundaran HI

rindukhilafah — Tue, 07 Oct 2008 04:28:31 +0000

Astaghfirullah….

Aksi
(foto diambil dari detik.com)

Indra Shalihin – detikcom

Jakarta – Seribuan orang berkumpul menggelar Karnaval Budaya di Bundaran Hotel Indonesia (HI). Aksi ini digelar untuk menolak RUU Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Tapi, aksi damai ini ‘dikotori’ dengan aksi pamer payudara. Wah!

Pamer payudara ini dilakukan sekelompok orang yang berkumpul di mobil tronton, tempat panggung didirikan di pojok kawasan Bundaran HI, Jakarta, Sabtu (22/4/2006). Mereka tampak mengenakan pakaian serba seksi. Tiba-tiba salah seorang dari mereka mengangkat pakaiannya ke atas dan memamerkan payudaranya.

Pemamer payudara ini tampak melakukannya dengan sukacita. Teman-teman satu kelompoknya juga tampak tertawa-tawa. Dilihat dari tampangnya, tampaknya mereka bukan dari kalangan perempuan, tapi dari kalangan waria.

Banyak tokoh dan artis yang mengikuti acara ini. Antara lain, istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, pedangdut goyang ngebor Inul, pemain sinetron Rieke Dyah Pitaloka, Becky Tumewe, Jajang C Noer, Lia Waroka, Olga Lidya, Ratna Sarumpaet, dan lain-lain.

Sebagian dari mereka mengenakan pakaian tradisional dari berbagai daerah. Dalam aksi itu juga digelar berbagai kesenian daerah, seperti tanjidor Betawi, sanggar tari Bali, komunitas masyarakat Tionghoa, pawai sepeda onthel, delman dan lain-lain. (asy)

Sumber : Detik.com

Beginilah jadinya bila pornografi dibiarkan berkembang biak di negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia !

Mungkin dunia akan mempertanyakan ke-musliman-nya penduduk muslim di Indonesia ?

Suatu hal yang naif sekali slogan: “Pornografi No, RUU APP No”, sebuah slogan yang bias dari kaum munafik.

Mereka dengan sengaja membiarkan bibit kerusakan moral tanpa sebuah aturan yang pasti.
Dan mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa (membiarkan) ketika saat mereka berpawai/berdemo menjunjung slogannya, peserta demo memamerkan payudaranya !

Untuk mereka yang naif tersebut, bicara lah dengan hatimu, lihatlah masa depan anak-anak kita. Jangan kita egois terhadap diri sendiri pada saat ini.

Memang mereka penikmat pornografi dan kapitalis yang mengambil profit dari pornografi akan merasa terjerat dalam RUU APP, karena mereka tidak memikirkan masa depan bangsa, meraka hanya memikirkan profit semata.

Sadarlah ….

Menggugat Argumentasi Para Penolak RUU-APP

rindukhilafah — Tue, 07 Oct 2008 04:23:13 +0000

oleh: Husnul Khotimah
(Anggota Lajnah Fa’aliyah DPD HTI Jawa Barat)

Di tengah keprihatinan akan merebaknya praktik pornografi-pornoaksi berikut segala dampaknya, kemunculan gagasan untuk memberlakukan Rancangan Undang Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) ternyata tidak lantas mendapat sambutan positif dari masyarakat. Di samping pernyataan dukungan, suara penolakan pun tak kalah santer menyeruak ke permukaan. Berbagai alasan dikemukakan, mulai dari yang tidak logis, pragmatis hingga alasan yang ideologis. Berikut beberapa argumentasi yang sering dilontarkan para penolak RUU APP:

1. Pemberlakuan RUU APP akan memasung kreativitas dan melanggar kebebasan berekspresi.

Ketika seni diartikan sebagai hasil cipta karsa budi manusia dan kreatif dalam berkesenian berarti seseorang mampu menggali inovasi baru dalam aspek berkesenian, apakah eksploitasi ketelanjangan dan erotisme atas nama seni sejalan dengan keluhuran budi manusia dan diakui sebagai sebuah karya inovatif, bahkan menjadi standar kreativitas dalam berkesenian dan berkebudayaan? Jika demikian, alangkah naïf.

Betul, kreativitas dalam bidang seni dan budaya tidak boleh dibunuh. Akan tetapi, tetap saja keduanya harus diarahkan, jangan sampai dengan dalih kreativitas lantas hasil-hasil kesenian dan budaya malah merusak tatanan kehidupan bermasyarakat yang senyatanya sudah jatuh ke kubangan krisis. Bukankah tidak bisa dibantah jika ketelanjangan dan erotisme-yang mereka klaim sebagai produk seni bebas nilai-yang selama ini bebas terjaja di pinggir-pinggir jalan, bahkan sudah menerobos masuk ke setiap rumah melalui media tv, telah menginspirasi maraknya dekadensi moral di masyarakat? Ataukah ini belum cukup hingga mereka atau anak-istri mereka terlebih dulu harus merasakan dampak dari kejahatan ini?

2. Pemberlakuan RUU APP akan mematikan industri pariwisata.

Pertanyaannya, pariwisata macam apa yang bisa tersingkir jika undang-undang anti pornografi dan pornoaksi diberlakukan? Tentu pariwisata yang menawarkan pornografi dan pornoaksi!

Dalam tataran Kapitalisme, industri semacam ini memang dianggap absah dan bahkan dianggap sebagai bagian dari kegiatan ekonomi bayangan (shadow economic) yang memberikan keuntungan yang sangat besar. Akan tetapi, dalam konteks kemanusiaan dan kemasyarakatan, keberadaannya tentu sangat merugikan masyarakat, seperti menimbulkan eksploitasi kemanusiaan yang berdampak pada merebaknya children and women trafficking, dan menghasilkan dampak lanjutan berupa merebaknya penyakit-penyakit sosial dan seksual semacam AIDS dan lain-lain. Semua ini dalam jangka panjang bisa menghancurkan keberadaan generasi mendatang.

Jika demikian faktanya, masih layakkah industri kemesuman dipertahankan, sementara kita memiliki sekian banyak potensi pariwisata yang layak jual dan bisa dikembangkan, seperti keindahan panorama alam, keragaman dan kelezatan makanan, dan lain-lain?

3. RUU APP akan memberangus kebudayaan.

Untuk menjawab argumentasi ini tentu harus disepakati terlebih dulu kebudayaan seperti apa yang harus dipertahankan dan harus dilestarikan? Semestinya semua sepakat bahwa kebudayaan yang layak dan harus dilestarikan adalah kebudayaan yang mencerminkan ketinggian martabat manusia yang selaras dengan nilai-nilai yang telah digariskan sang Pencipta manusia, yakni Allah Swt. Kebudayaan seperti inilah yang justru akan melahirkan peradaban yang tinggi yang akan memperkokoh kepribadian dan jatidiri sebuah masyarakat. Sebaliknya, budaya jahiliah dan terbelakang yang tidak sesuai dengan ketinggian martabat manusia dan nilai-nilai yang digariskan sang Pencipta-seperti budaya ketelanjangan yang mengumbar aurat dan mengeksploitasi perempuan-jelas tidak perlu dilestarikan.

4. Pemberlakuan RUU APP tidak mendidik masyarakat, karena masyarakat melakukan perbuatan-perbuatan bermoral sekadar dilandasi keterpaksaan sebagai akibat diterapkannya hukum, bukan atas kesadaran pribadi.

Argumentasi ini jelas mengada-ada. Sebab, jika logika ini dipakai, negara tidak perlu mengatur apapun untuk meraih kemaslahatan masyarakat. Tidak perlu ada undang-undang yang mengatur tindak pidana/kriminalitas, undang-undang anti korupsi, undang-undang anti narkoba, peraturan lalu-lintas, dan lain-lain. Biarkan saja masyarakat dengan kesadarannya sendiri memilih untuk tidak melakukan tindak kriminal, korupsi, menggunakan narkoba dan lain-lain. Faktanya, hal ini tidak mungkin, bukan?

Pada kasus pornografi-pornoaksi, diakui bahwa dampak keduanya sudah sangat memprihatinkan. Karena itu, mau tidak mau, memang harus ada perangkat hukum yang berfungsi menekan tindak pornografi dan pornoaksi berikut berbagai dampak yang ditimbulkannya.

Bahwa proses penyadaran adalah penting memang tidak bisa dibantah. Bahkan tanpa kesadaran masyarakat, hukum sebagus apapun tidak akan ada artinya. Akan tetapi, keberadaan perangkat hukum di tengah-tengah masyarakat, termasuk yang menyangkut sanksi atas pelanggarannya, juga tidak dapat diabaikan. Sebab, salah satu fungsi hukum atau undang-undang-di samping untuk merekayasa masyarakat-adalah juga untuk mendidik dan membentuk kesadaran masyarakat supaya mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bermoral mana yang tidak, dan seterusnya.

5. UU APP adalah undang-undang yang mubazir.

Menurut mereka, kalau tujuannya adalah menekan merebaknya pornografi dan pornoaksi maka tidak diperlukan produk hukum lagi semacam UU APP; tinggal diefektifkan saja undang-undang yang sudah ada seperti KUHP dan UU Pers.

Alasan ini juga tidak dapat diterima. Faktanya, perangkat hukum yang ada seperti KUHP dan UU Pers selama ini tidak berdaya dalam menjerat kasus-kasus pornografi dan pornoaksi. Karena itu, adanya UU APP ini justru harus kita pahami sebagai pelengkap atau penguat UU yang sudah ada. Hanya saja, memang harus dipastikan pahwa UU yang baru ini memuat materi-materi hukum yang secara definitif jelas, tegak di atas paradigma yang sahih dan mendasar, serta memberi sanksi hukum yang tegas dan berkeadilan; bukan UU yang sarat dengan pasal karet dengan paradigma yang cenderung pragmatis seperti yang selama ini ada.

6. Tubuh manusia adalah keindahan yang merupakan anugerah dari Tuhan sehingga perlu disyukuri dan ‘dinikmati’.

Selain lucu, argumentasi ini jelas merupakan logika orang yang ‘kurang iman’ dan ‘kurang ajar’. Seharusnya ketika menyadari bahwa tubuh adalah keindahan yang diciptakan sang Pencipta maka harus dipahami juga bagaimana sang Pencipta mengatur tubuh manusia. Jelas, Allah Swt.-Pencipta dan Pemilik manusia Yang Mahatahu, Mahaadil, dan Mahasempurna-telah melarang kita memamerkan keindahan tubuh di tempat umum, dengan memberikan batasan-batasan aurat tertentu, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Allah Swt., misalnya. memerintahkan kaum wanita untuk menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan dengan kerudung/khimar (QS an-Nur [24]: 31) dan jilbab atau pakaian sejenis abaya/gamis yang longgar dan tipis (QS al-Ahzab [33]: 59) ketika mereka hendak ke luar rumah. Demikian pula bahwa Allah Swt. telah memerintahkan pada kaum laki-laki untuk menutup auratnya, sekalipun dengan batasan yang berbeda, minimal bagian tubuh antara lutut dan pusar. Taat terhadap perintah seperti inilah yang justru merupakan manifestasi rasa syukur kita kepada Allah, sang Pencipta.

7. UU APP mencerminkan tirani mayoritas atas minoritas.

Tudingan ini sebenarnya dipicu oleh kenyataan bahwa mayoritas desakan terhadap pemberlakuan RUU APP datang dari umat Islam, sekalipun jika RUU APP dan revisinya dicermati, sebenarnya sama sekali tidak mengakomodasi hukum-hukum yang berasal dari Islam. Adapun bahwa Islam anti pornografi dan pornoaksi, maka hal tersebut tidak bisa dijadikan dalih bahwa UU APP adalah islamisasi, karena senyatanya agama samawi manapun menganggap pornografi dan pornoaksi sebagai perbuatan terkutuk. Kalaupun, misalnya, spirit dan materi UU APP ini memang mengadopsi hukum-hukum Islam secara utuh, juga tidak perlu muncul kekhawatiran akan terjadinya tirani tirani Islam atas non-Islam. Sebab, syariat Islam justru untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan. (Lihat: QS al-Anbiya [21]: 107).

Dengan demikian, alasan ini sebenarnya muncul bukan semata-mata untuk menolak UU APP, melainkan lebih merupakan upaya stigmatisasi untuk memojokkan Islam dan kaum Muslim di tengah maraknya wacana mengembalikan sistem Islam dalam kehidupan.

8. UU APP akan memicu disintegrasi (perpecahan) bangsa.

Argumentasi ini muncul menyusul penolakan tegas dan diperkuat dengan ‘ancaman’ pemisahan diri beberapa entitas masyarakat, seperti yang dilakukan masyarakat Bali dan Papua, yang merasa dirugikan dengan pemberlakuan UU APP ini. Padahal jika saja mereka berpikir atas dasar kepentingan bersama dan berpijak pada semangat yang sama, mereka akan menerima pemberlakuan undang-undang yang memang dibuat untuk kepentingan bersama, yakni kepentingan menyelamatkan bangsa dari kerusakan moral akibat merebaknya pornografi dan pornoaksi.

9. UU APP akan mendiskriminasi dan mengkriminalisasi perempuan.

Menurut mereka, UU ini dibuat dengan paradigma yang bertumpu pada sudut pandang kepentingan laki-laki (bias jender) dan pada saat yang sama melanggar integritas tubuh perempuan, karena menganggap perempuan sebagai obyek yang harus diatur. UU ini juga dipandang berpotensi melahirkan kekerasan baru dan bersifat represif. Sebab, selain yang akan menjadi korban adalah kebanyakan perempuan, penerapannya juga akan menghancurkan budaya masyarakat. Mereka mencontohkan, pada kasus tertentu, penerapan pasal-pasal pornoaksi yang antara lain memuat pelarangan memperlihatkan payudara atau pantat di tempat umum ditengarai akan banyak menjerat kaum perempuan sebagai pelaku kriminal, karena tidak sedikit dari mereka yang terbiasa menyusui anaknya di muka umum, mandi di kali, berpakaian ketat dan ‘terbatas’, dan lain-lain.

Sesungguhnya, persoalan pornografi dan pornoaksi tidak bisa dipandang secara parsial, karena keduanya melibatkan banyak unsur, termasuk laki-laki dan perempuan. Pada kedua kasus ini kedua-duanya bisa bertindak sebagai pelaku sekaligus korban. Karena itu, keduanya sebenarnya berkepentingan untuk terlibat aktif dalam menyelesaikan problem bersama ini. Adapun ketika faktanya perempuan yang seolah banyak diatur, karena fakta pula yang menunjukkan bahwa sensualitas perempuanlah yang sering memicu perilaku amoral, sekalipun tentu tak bisa dilepaskan dari faktor cara pandang laki-laki atas sensualitas perempuan.

Adapun apa yang mereka sebut dengan budaya dan ekspresi masyarakat yang manusiawi seperti kebiasaan menyusui dan mandi di tempat umum, berpakaian ketat dan serba terbatas, dan lain-lain merupakan kebiasaan yang selayaknya diubah, sekalipun untuk itu negara harus menanggung konsekuensi berupa upaya penyadaran terus-menerus dan menyediakan berbagai infrastruktur yang memungkinkan masyarakat tersebut mengubah kebiasaan-kebiasaan ‘buruknya’ menjadi lebih baik.

10. Pemberlakuan UU APP berarti ‘talibanisasi’.

Istilah talibanisasi sebenarnya mengandung stigmatisasi yang sangat keji, karena di dalamnya mengandung tudingan miring terhadap penerapan syariat Islam dan sosok negara Islam. Ironisnya, dalam kasus UU APP ini, pengaitan rencana pemberlakuan undang-undang tersebut dengan isu talibanisasi sesungguhnya salah alamat. Setidaknya ada 2 alasan: Pertama, sekali-lagi bahwa jika dicermati, materi dan paradigma yang mendasari penyusunan RUU APP faktanya sama sekali tidak mengakomodasi satu pun hukum Islam. Kalaupun ternyata mengadopsi hukum Islam dan diterapkan dalam kerangka sistem Islam, maka dapat dibuktikan bahwa Islam akan membawa kebaikan dan kesejahteraan bersama. Kedua, sistem Islam tidak bisa diidentikan dengan Taliban, dan sebaliknya Taliban bukan model ideal bagi sebuah sistem Islam, karena masih ada beberapa aspek hukum yang tidak sesuai dengan syariat Islam sekalipun secara verbal dinisbatkan pada Islam.

Catatan Akhir

Maraknya pornografi dan pornoaksi berikut segala dampaknya hanya merupakan salah satu bentuk kebobrokan yang dihasilkan dari sistem Kapitalisme sekular yang rusak, yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat saat ini. Karena itu, memberangusnya hanya mungkin diawali dengan mencampakkan sistem ini, dan menggantinya dengan sistem Islam yang diterapkan secara utuh dan menyeluruh. Artinya, pemberlakuan UU APP saja sebenarnya belum bisa menjamin penyelesaian persoalan pornografi dan pornoaksi. Wallâhu a’lam.[]

Ruang lingkup dalam diskusi ini membahas: bahaya pornografi, definisi pornografi, contoh pornografi, dsb

rindukhilafah — Tue, 07 Oct 2008 04:13:17 +0000

Sebagai pembuka, saya kutip beberapa berita dan pernyataan yang berkaitan dengan bahaya pornografi.

Pornografi mendatangkan bahaya bagi umat manusia. Berikut ini adalah kutipan dari tulisan yang disebarkan oleh sebuah komunitas Kristen di Long Island, New York (www. Liccv.org). Mereka sangat prihatin dengan kultur mereka yang sangat didominasi oleh kebebasan seksual.

Riset telah menunjukkan bahwa pornografi dan pesan di dalamnya membentuk sikap dan mendorong terbentuknya perilaku yang dapat merugikan individu pengguna dan keluarga mereka. Pornografi meningkatkan dorongan perzinaan, prostitusi, dan harapan khayali yang dapat mengakibatkan perilaku promiscuous yang berbahaya (melakukan sesuatu tanpa memilih-milih mana yang baik mana yang buruk).

Banyak studi menemukan bahwa pronografi sangat menimbulkan kecanduan. The National Council on Sexual Addiction Compulsivity memperkirakan bahwa 6-8 % orang Amerika kecanduan seks. Dr. Victor Cline, seorang pakar kecanduan seks, menemukan bahwa ada 4 tahap perkembangan kecanduan seksual di antara orang-orang yang mengkonsumsi pornografi:

Adiksi: tahap di mana pornografi memberikan rangsangan seksual yang sangat kuat (aphrodisiac effect), diikuti dengan pelepasan, yang paling seringnya dilakukan melalui masturbasi.
Eskalasi: adiksi dalam waktu yang lama akan membutuhkan material yang lebih eksplisit dan menyimpang untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka.
Desensitisasi: apa yang sebelumnya dianggap kotor, mengguncang (jiwa), dan mengganggu, pada tahap ini menjadi suatu hal yang biasa dan bisa diterima.
Tindakan seksual: terjadi peningkatan kecenderungan untuk mencontoh atau berperan sesuai dengan perilaku yang dilihat dalam pornografi.

KEJAHATAN AKIBAT PORNOGRAFI: KASUS DI INDONESIA

Di Indonesia, pornografi juga sudah mengakibatkan tindak kejahatan seksual di berbagai penjuru negeri. Beberapa kejadian yang dilaporkan oleh media massa seperti yang dikutip di bawah ini seharusnya membuka mata semua pihak akan bahaya pornografi.

* Di Lampung Utara, seorang kakek ditangkap Tim Buru Sergap Kepolisian Resor Lampung Utara karena disangka memperkosa keponakannya. Tersangka Zaini diringkus di rumah anaknya di kawasan Kedaton, Bandar Lampung. Belum lama berselang, pria berusia 60 tahun ini pura-pura lupa mengingat peristiwa setahun lalu. Tersangka akhirnya mengakui memperkosa remaja berusia 14 tahun itu lantaran tidak kuasa menahan berahi setelah menonton film porno. (www.liputan6.com).

* Abdul Choir yang selama empat tahun memperkosa putrinya, sebut saja Melati. Perbuatan bejad ini sampai melahirkan dua bayi, salah satu di antaranya meninggal karena keguguran. Choir yang ditangkap Polisi Sektor Jagakarsa di Depok, Jawa Barat, awal bulan ini, tergoda rayuan iblis, setelah menonton VCD porno dan mabuk minuman keras. (www.tv7.co.id, 20/10/ 2003).

* Gara-gara terangsang menyaksikan blue film, seorang pedagang krupuk, Imr (20), warga Gang Rulita RT 1 RW 7 Kelurahan Harjasari Kec. Bogor Selatan Kota Bogor diduga mencabuli gadis kecil, NH (8), warga setempat, Kamis (20/2). (www.pikiran-rakyat.com).

* Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, seperti pemerkosaan dan pencabulan, yang terjadi di Jakarta Timur tahun 2003 meningkat dibandingkan dengan tahun 2002. Data mengenai dugaan peningkatan kasus itu hanya berdasarkan pada kasus-kasus yang terpantau pihak kepolisian lewat laporan korban. Data di unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Polres Jakarta Timur, Senin (6/1) menunjukkan, jumlah kasus pemerkosaan yang terjadi antara Januari hingga akhir September lalu mencapai 24 kasus. Jumlah itu meningkat tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun 2002 yang hanya delapan kasus pada bulan yang sama. Sementara itu, untuk pencabulan terhadap anak-anak, tercatat 28 kasus. Dibandingkan dengan tahun 2002 pada bulan yang sama, jumlah itu meningkat dua kali lipat. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku yang sudah tertangkap, 75 persen kasus pemerkosaan dan pencabulan dilakukan akibat menonton video compact disc (VCD) porno. (Kompas, 7/10/ 2003).

* Di sebuah SD di Lombok Barat, misalnya, seorang anak kelas dua SD coba diperkosa empat kawannya yang duduk di kelas empat. Di kabupaten lain pun terdapat kasus anak kelas enam mau memperkosa siswa kelas empat. “Kasus pemerkosaan yang melibatkan pelajar ini sudah sangat memprihatinkan,” kata Kerniasih. Dari kasus-kasus yang terjadi, hampir seluruhnya bersumber pada rangsangan seksual akibat pelaku menonton tayangan porno. Ada anak yang mengaku hal itu dilakukan setelah menonton film India, ada juga karena nonton tayangan seperti goyang ngebor dan VCD porno yang beredar secara bebas. (www. Balipost.co.id/balipost cetak/2004). []

Artikel lainnya:

Selamat berdiskusi dengan santun…

MENCERMATI RUU PORNOGRAFI-PORNOAKSI

rindukhilafah — Tue, 07 Oct 2008 04:09:59 +0000

Pro-kontra tentang RUU Anti Pornografi-Pornoaksi (RUU APP) terus terjadi. Berbagai dalih dibuat. Terakhir, sebagian para penolak mengatakan bahwa di Indonesia saat ini tengah terjadi ‘talibanisasi’, menunjuk cara pemerintah Taliban di Afganistan dalam menata kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang mengacu pada syariat Islam. Istilah ‘talibanisasi’ tentu saja sangat keji, karena di dalamnya terdapat tudingan miring terhadap penerapan syariat Islam dan sosok negara Islam. Pengaitan RUU APP dengan isu talibanisasi jelas salah alamat, karena sistem Islam tidak bisa diidentikan dengan Taliban, dan sebaliknya Taliban juga bukanlah model ideal sistem Islam. Di sisi lain, RUU APP ini juga tidak sepenuhnya mengakomodasi hukum Islam. Apalagi setelah mengalami berbagai kompromi. Karena itu, masyarakat mutlak harus mencermati RUU ini.

Perbedaan Tolok Ukur

Pro-kontra seputar pornografi-pornoaksi sebenarnya diakibatkan oleh perbedaan tolok ukur yang dijadikan dasar pijakan: pandangan sekular ataukah pandangan Islam. Pandangan sekular didasarkan pada teori Freudisme. Teori ini dikeluarkan oleh seorang ahli psikoanalisa keturunan Yahudi Sigmeund Freud. Dalam teori ini disebutkan, “Libido/seksual adalah tenaga pendorong kehidupan.” Tanpa adanya hal-hal berbau seksualitas maka kehidupan tidak akan bergairah. Semangat berusaha dan berkarya menjadi tidak ada. Karenanya, dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh teori ini, hal-hal yang berbau seksual (pornografi-pornoaksi) bukan hanya boleh ada, tetapi harus ada. Seni, musik, dan budaya pun dibangun di atas dasar pornografi-pornoaksi. Larangan atas pornografi-pornoaksi hanya akan memasung kreativitas, membelenggu hasil karya, atau menghilangkan gairah hidup. Apalagi, dilihat dari segi bisnis, persoalan pornografi-pornoaksi ini sangatlah menggiurkan, termasuk di Indonesia. Di Jabar, dari industri karoke pendapatan daerah yang dihasilkan 3,4 miliar pertahun (Kompas, 29/5/06). Bisnis pornografi untung US$ 7 miliar pertahun (lebih besar dari gabungan industri film dan musik). Di Inggris 20 juta eksemplar majalah porno terjual pertahun (Islam the Choice of Thinking Women). Tabloid Lipstik hanya butuh Rp 3 juta untuk biaya operasional dalam sebulan, tetapi pendapatannya dari iklan Rp 60 juta (Majalah Tempo; 20-26 Maret 2006). Menurut sebuah penelitian, di seluruh dunia ada sekitar 26.000 situs porno. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah, dengan 1.500 situs porno baru setiap bulannya. Situs porno lokal saja tidak kurang dari 1100 buah. (Republika, 26/01/2006).

Persoalannya, apakah benar seksualitas itu tenaga pendorong kehidupan? Apakah benar tanpa pornografi-pornoaksi gairah hidup dan hasil karya akan mati?

Siapapun yang melihat realitas sejarah akan menemukan bahwa semua itu tidak benar. Tengoklah para ulama dulu yang jauh dari pornografi-pornoaksi, tetapi mereka menghasilkan karya-karya yang luar biasa, bahkan dikenang hingga kini. Tercatatlah Imam Syafii, Hanbali, Hanafi, Maliki, al-Bukhari, dan masih banyak yang lainnya. Budaya pornografi-pornoaksi pun tidak dikenal pada masa keemasan Islam. Namun, pada masa tersebut musik maju, lahir pula dasar matematika oleh al-Khawarizmi; Bapak Kedokteran, Ibnu Sina, lahir pada kurun yang bersih dari pornografi-pornoaksi. Jadi, realitas sejarah menolak klaim yang diajukan oleh Freud dan para pengikutnya.

Lebih dari itu, fakta kehidupan menunjukkan bahwa potensi hidup manusia (thâqah hayawiyah) ada dua: kebutuhan fisik (hâjât al-’udhawiyah) dan kebutuhan naluriah/instingtif (gharîzah, jamak: gharâ’iz). Kedua jenis kebutuhan ini memang harus dipenuhi, tetapi karakternya berbeda. Kebutuhan fisik akan muncul dengan sendirinya (dari dalam) dan jika tidak dipenuhi akan menyebabkan sakit bahkan kematian. Contoh: siapapun orangnya yang tidak makan, suatu waktu akan merasa lapar; siapapun yang tidak minum, lama kelamaan akan haus; dst. Lapar akan hilang jika kita makan, haus lenyap bila kita minum, dst. Jadi, kebutuhan fisik seperti ini mutlak ada dan mutlak harus dipenuhi; tanpa bisa ditunda atau dipinggirkan.

Lain halnya dengan kebutuhan naluriah/instingtif (gharîzah). Naluri datang karena rangsangan (dari luar) dan tidak mutlak harus dipenuhi. Naluri tidak akan meminta dipenuhi jika teralihkan oleh hal-hal yang lain. Contohnya adalah naluri manusia untuk mempertahankan jenisnya (gharîzah an-naw‘) yang di antara gejalanya adalah adanya dorongan seksual. Cobalah tengok ketika seseorang berjalan, lalu di depannya ada tiang listrik, apa perasaannya? Biasa-biasa saja. Begitu pula bila di depannya ada pohon pisang. Tak akan ada perasaan bergetar atau ketertarikan. Berbeda jika yang ada di hadapannya adalah sesosok tubuh yang mempertontonkan aurat, menggoda, berjalan melenggok-lenggok, menantang, dan merayu. Tentu, siapun orangnya akan merasa ‘tergetar’. Ini menunjukkan bahwa naluri (yang salah satu penampakannya adalah dorongan seksual) muncul ketika ada rangsangan dari luar. Pornografi dan pornoaksi adalah sarana efektif untuk memunculkan dorongan seksual ini. Karena itu, wajar jika banyak kasus perzinaan, pemerkosaan, atau pelecahan seksual lainnya disebabkan oleh karena pelakunya sering menonton pornografi dan pornoaksi.

Data-data kekinian mendukung hal tersebut. Dr. Mary Anne Layden, Direktur pendidikan University of Pennsylvania Health System, menyatakan, “Saya telah memberikan perlakuan terhadap pelaku dan korban kekerasan seksual selama 13 tahun. Saya belum pernah menangani satu kasus pun yang tidak diakibatkan oleh pornografi. (Sumber: Gov, Haven Bradford. “Child Sex Abuse: America’s Dirty Little Secret.” MS Voices for Children. 3/2000).

Di Indonesia rata-rata terjadi 5 sampai 6 perempuan diperkosa (Republika, 29/5/1994). Di AS, berdasarkan angka statistik nasional, 1,3 perempuan diperkosa setiap menitnya, sama dengan 1.872 perhari atau 683.280 pertahun (Islam the Choice of Thinking Women). Penelitian di Ontario Kanada membuktikan, 77% dari pelaku perkosaan sodomi (pria) dan 87% pemerkosa wanita mengaku menonton secara rutin bacaan dan tontonan porno. Liberalisasi pornografi di AS, Inggris, dan Australia telah meningkatkan angka pemerkosaan (Thomas Bombadil; British National Party).

Bukti-bukti di atas seharusnya sudah cukup untuk menyadarkan kita betapa berbahayanya pornografi dan pornoaksi bagi kehidupan umat manusia. Apalagi, Allah Swt. telah berfirman:

وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً

Janganlah kalian mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. (QS al-Isra’ [17]: 32).

Pornografi-pornoaksi jelas telah menjadi sarana efektif yang mendekatkan manusia pada perzinaan. Karena itu, Islam melarang beredarnya pornografi dan pornoaksi di tengah-tengah masyarakat.

MENCERMATI RUU PORNOGRAFI-PORNOAKSI

rindukhilafah — Tue, 07 Oct 2008 04:03:45 +0000

Perbedaan Tolok Ukur

Persoalannya, apakah benar seksualitas itu tenaga pendorong kehidupan? Apakah benar tanpa pornografi-pornoaksi gairah hidup dan hasil karya akan mati?

Bukti-bukti di atas seharusnya sudah cukup untuk menyadarkan kita betapa berbahayanya pornografi dan pornoaksi bagi kehidupan umat manusia. Apalagi, Allah Swt. telah berfirman:

وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً

Janganlah kalian mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. (QS al-Isra’ [17]: 32).

Pornografi-pornoaksi jelas telah menjadi sarana efektif yang mendekatkan manusia pada perzinaan. Karena itu, Islam melarang beredarnya pornografi dan pornoaksi di tengah-tengah masyarakat.

Selamatkan anak-anak kita dari bahaya pornografi !

rindukhilafah — Tue, 07 Oct 2008 03:57:30 +0000

RUU APP BUKAN untuk menyeragamkan budaya,
BUKAN untuk menyeragamkan dalam berpakaian,
BUKAN untuk memaksakan aturan suatu agama.
RUU APP dapat mengangkat suatu kaum/suku yang masih berpakaian / pola hidup
yang tertinggal, dan BUKAN untuk menangkapnya. Kenapa ?
Karena mereka bukan dengan sengaja mempertontonkannya.
Tapi ini merupakan tugas kita untuk menjadikan mereka
lebih beradab dalam era globalisasi ini.

RUU APP ini justru untuk mendefinisikan Pornografi dan Pornoaksi,
karena TIDAK ADA satupun UU yang jelas mendefinisikan pornografi.
RUU APP ini hanya meminta warga negaranya berpakaian secara sopan,
TIDAK untuk memancing birahi lawan jenisnya (baik laki-laki dan perempuan),
TIDAK ada pemaksaan untuk berpakaian model Islami/Arab/Taliban.
RUU APP melindungi kaum perempuan Indonesia dari
pihak-pihak yang justru merendahkan kaum perempuan
dengan dijadikan objek yang laku dijual demi kaum laki-laki hidung belang.
RUU APP melindungi moral anak-anak kita dari bahaya pornografi
demi membangun masa depan bangsa dengan keilmuannya
bukan dengan mempertontonkan tubuhnya atau bahkan melacurkan dirinya.

Janganlah kalian EGOIS karena saat ini
kalian dapat menikmati keindahan tubuh perempuan.
Janganlah kalian EGOIS karena saat ini banyak job order
untuk tampil dan terkenal dengan mempertontonkan tubuh kalian.
Janganlah kalian mengeruk profit dari mempertontonkan tubuh perempuan
yang justru menghinakan/merendahkan kaum perempuan.

Lihatlah masa depan bangsa…
lihatlah masa depan anak-anak bangsa yang masih lucu,
lugu dan mereka sedang giat belajar.
Jangan ganggu dan usik mereka oleh media pornografi.
Jangan hinakan harga diri mereka karena
ibunya/ayahnya mempertontonkan keindahan tubuhnya.

Draf RUU PP (tanpa kata ‘Anti’) ini diperoleh dari milis wanita-muslimah.

rindukhilafah — Tue, 07 Oct 2008 03:51:48 +0000

Mohon maaf ada beberapa huruf/kata yang tidak jelas, karena sepetinya draf ini merupakan hasil scan.

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270

Nomor W.001/ 3232 /DPR RI/2006 Jakarta,8 Mei 2006
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : Draft RUU
Perihal : Penyampaian Drafl RUU tentang Anti
Poruografi dan Pomoaksi.

KEPADA YTH.
1. BAPAK/IBU PIMPINAN PANSUS
2. BAPAK/IBU ANGGOTA PANSUS RUU TTG. ANTI PORNOGRAFI DAN
PORNOAKSI DPR RI

JAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan draft RUU tentang
Anti Pornografi dan Pornoaksi hasil pembahasan Tim Perumus
(Timus) yang penyusunannya diserahkan kepada Tenaga Ahli.
Demikian agar menjadi maklum, atas perhatiannya kani
ucapkan terima kasih.

a.n SEKRETARIS JENDRAL
KEPALA BIRO PERSIDANGAN
u.b.
SEKRETARIS PANSUS,

H. MUNAWIR, M.Si
NIP. 210000474
TEMBUSAN :
1. Pimpinan DPR-RI
2. Pimpinan FPG DPR-RI
3. Pimpinan Fraksi PDIP DPR-RI
4. Pimpinan Fraksi PAN DPR-RI
5. Pimpinan Fraksi PPP DPR-RI
6. Pimpinan Fraksi PKB DI’R-RI
7. Pimpinati Fraksi P-DEM DPR-RI
8. Pimpinan Fraksi PKS DPR-RI
9. Pimpinan Fraksi PI3PD DPR-R
10. Pimpinan Fraksj; PBR DPR-RI
11. Pimpinan FraksiPDS DPR-RI
12. Sekjen DPR-RI
13. Kepala Biro Persidangan

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderai Gatot Subroto – Jakarta 10270

LAPORAN SINGKAT RAPAT KONSINYERING PANSUS RUU TENTANG
ANTIPORNOGRAFI DAN PORNOAKSI
BOGOR, 11 MARET 2006

PANSUS RUU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi setelah
melakukan pembahasan berdasarkani pandangan fraksi-fraksi
pada tanggal 10 Maret 2006 jam 09.00 s.d. 16.00 WIB
menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Alasan yuridis dalam konsideran “Menirnbang” pada butir
c dirumuskan sebagai berikut:
c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pornografi dan tindak kecabulan yang ada sampai
saat ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukurn dalam
rangka melestarikan tatanan kehidupan dan ketertiban
bermasyarakat serta penegakan hukum;
2. Konsideran “Menimbang” pada butir d dirurnuskan sebagai
berikut:
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
membentuk Undang-undang tentang Anti Pornografi clan
Pornoaksi;
3. Konsideran Mengingat dirumuskan sebagai berikut:
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 J, clan Pasal 29
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Tap MPR VI/MPR12001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
3. Pasal 281, 282, 283, 284 UU No. 1/1946 Tentang KUHP dan
UU No. 32/2002 tentang
Penyiaran.
4. Sistimatika RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi
dirumuskan sebagai berikut:
JUDUL : a. RUU tentang Pornografi
: b. RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi
MENIMBANG
MENGINGAT : – MEMUTUSKAN
- MENETAPKAN
BAB I. : KETENTUAN UMUM
BAB II. : ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP – Bagian Pertarna
: Asas dan Tujuan
- Bagian Kedua: Ruang Lingkup
BAB III. : PENGATURAN
- Bagian Pertama : Pembatasan dan Perizinan
- Bagian Kedua: Larangan
BAB IV. : PENCEGAHAN PEMBINAAN
BAB. V. : PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN BAB
VI. : PEMUSNAHAN
BAB VII. : KETENTUAN SANKSI
BAB VIII. : KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX. : KETENTUAN PENUTUP

5. Alternatif judul yang sudah disepakati, yaitu:
a. RUU tentang Pornografi;
b. RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi.
Selanjutnya kedua judul tersebut akan dibahas dalam
pertemuan TIMUS berikutnya, untuk kemudian ditetapkan
salah satu judul yang paling dapat diterima oleh Anggota
Pansus.
6. Hasil keputusan Tim Perumus bersifat mengikat pada
seluruh Anggota Timus. Namun demikian, TIMUS masih
menerima masukan dari Anggota TIMUS lainnya untuk dibahas
lebih lanjut.

Rapat ditutup pada jam 16.00 WIB

PIMPINAN PANSUS RUU TENTANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI
KETUA

DRS. H. BALKAN KAPLALE

DRAF-AWAL-02
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR …… TAHUN …..
TENTANG
PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah
negara hukum yang herdasarkan Pancasila dan
bertanggungjawab melindungi setiap warga negara, harkat
dan martabat manusia Indonesia yang menjunjung tinggi
nilai-nilai dan moral Pancasila, kultur masyarakat, etika,
akhlak mulia, kepribadian luhur yang beriman dan bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. bahwa dampak globalisasi dan kondisi kesejahteraan
nlasyarakat yang berpengaruh terhadap meningkatnya
pembuatan, penyebarluasan, penggunaan pornografi dan
Pornoaksi yang dalam masyarakat saat ini sangat
memprihatinkan karena sudah mengancam kepribadian generasi
bangsa dan tatanan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.;
c. Bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pornografi dan tindak kecabulan yang ada sampai
saat ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dalam
rangka melestarikan tatanan kehidupan dan ketertiban
bermasyarakat serta penegakan hukum;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, clan huruf c perlu membentuk
undang-Undang tentang Pornografi dan Pornoaksi;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 J, dan Pasal 29
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Mcnetaplcan : UNDANG-UNDANG TENTANG PORNOGRAFI DAN
PORNOAKSI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang Undang ini yang dimaksudkan dengan :
l. Pornografi adalah karya manusia yang sengaja
mengekploitasi obyck seksual
dcngan menampilkankannya di muka umum dan
melanggar rasa kesusilaan
masyarakat.
3. Pornoaksi adalah perbuatan yang sengaja mengeksploitasi
obyek seksual yang dilakukan di muka umum yang melanggara
rasa kesusilaan masyarakat dan merendahkan harkat dan
martabat manusia.
4. Media massa cetak adalah alat atau sarana penyampaian
informasi dan pesan-pesan secara visual kepada masyarakat
luas berupa barang-barang cetakan massal antara lain buku,
suratkabar, majalah, dan tabloid.
5. Media massa elektronik adalah alat atau sarana
penyampaian informasi dan pesanpesan secara audio dan/atau
visual kepada masyarakat luas antara lain berupa radio,
televisi, film, dan yang dipersamakan dengan film.
C. Alat komunikasi medio adalah sarana penyampaian
informasi dan pesan-pesan sccara audio dan/atau visual
kepada satu orang dan/atau sejumlah orang tertentu antara
lain berupa telepon, Short Message Service, Multimedia
Messaging Service, surat, pamflet, leaflet, booklet,
selebaran, poster, dan media elektronik baru yang berbasis
komputer seperti internet dan intranct.
7. I3arang pornografi adalah semua benda yang materinya
mengandung sifat pornografi antara lain dalam bentuk buku,
suratkabar, majalah, tabloid dan media cetak sejenisnya,
film, dan/atau yang dipersamakan dengan film, video, Video
Compact Disc, Digital Video Disc, Compact Disc, Personal
Computer-Compact Disc Read Only Memory, clan kaset.
8. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi
yang diperoleh antara lain melalui telepon, televisi
kabel, internet, dan komunikasi elekronik lainnya, dengan
cara memesan atau berlangganan barang-barang pornografi
yang dapat dipcroleh secara langsung dengan cara menyewa,
meminjam atau membeli.
9. Membuat adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan
memproduksi materi media
Massa cetak, media massa elektronik, media
komunikasi lainnya, dan barang-barang
pornografi.
10. menyebarluaskan adalah kegiatan atau serangkaian
kegiatan mengedarkan materi
media massa cetak, media massa elektronik, media
komunikasi lainnya, dan barang-
barang Yang mengandung sifat pornografi dengan
cara memperdagangkan,
memperlihatkan, memperdengarkan,
mempertontonkan, mempertunjukao,
menyiarkan, menempelkan, dan/atau menuliskan.
11. Menggunakan mlalah kegiatan memakai materi media massa
cetak, media massa elektronik, alat komunikasi medio, dan
barang dan/atau jasa pornografi.
11. Mengeksploitasi adalah kegiatan memanfaatkan perbuatan
uutuk tujuan mendapatkan keuntungan matcri atau non
materi bagi diri sendiri dan/atau oranglain.
12. Anak-anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delatan belas) tahun
13. Jasa adalah segala jenis layanan yang dapat diperolch
secara langsung atau melalul pcrantara, baik perseorangan
maupun perusahaan.
14. Perusahaan adalall kumpulan orang dan/atau kekayaan
yang terorganisasi, baik berupa
badan hukum maupun bukan badan hukum.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian pertama
Asas dan Tujuan
Pasal 2

Pembatasan dan pelarangan terhadap pembuatan,
penyebarluasan, dan penggunaan pornografi berasaskan
kemanusiaan yang adil dan beradab dengan memperhatikan
nilai-nilai kultural, susila, dan moral, keadilan,
perlindungan hukum, dan kepastian hukum.

Pasal3
Undang-Undang tentang Pornografi dan Poruoaksi bertujuan ;
a. Mangatur tata kehidupan masyarakat dengan menjunjung
tinggi harkat dan martabat warga negara serta nilai-nilai
kultur masyarakat Indonesia yang plural.
b. Membatasi pembuatan dan pemanfaatan barang pornografi
yang tidak scsuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
c. Mencegah pengaruh negatif globalisasi clan dampak
sosial masyarakat akibat dari kondisi tingkat
kesejahteraan clan kualitas pendidikan masyarakat.

Bagian kedua Ruang lingkup
Pasal 4
Ruang lingkup yang diatur dalam undang-undang tentan
Pornograi clan Pornoaksi mencakup:
a.. Pembuatan yang meliputi kegiatan atau serangkaian
kegiatan memproduksi materi media massa cctak, media massa
elektronik, media komunikasi lainnya, dan barang-barang
pornografi.
b. Penggandaan tcrdiri dari kegiatan atau serangkaian
kegiatan untuk memperbanyak materi media massa, media
massa elektronik, media komunikasi laintlya, dan
barang-barang pornografi.
c. Pcnyebarluasan yang meliputi scgala kegiatan atau
serangkaian kegiatan yang bea-kujuan untul: mengedarkan
materi media tnassa cetak, media massa clcktronik,
media-media komunikasi lainnya, clan mengedarkan
barang-harang yang mcngandung tiifat pornografi dcngan
cara memperdagangkan. mcinperlilialkan,
d. Penggunaan mencakup segala kegiatan yang memakai materi
media massa cetak, media massa elcl;tronik, alat
komunikasi medio, dan barang dan/atau jasa pornografi.

Bagian kedua
Kualifikasi
pasal 5
a. Kesengajaan adalah perbuatan yang mempunyai lnlbungan
timbal balik antara niat dan peristiwa yang dihendaki;
b. Eksploitasi adalah tindakan berupa kegiatan
memanfaatkan perbuatan untuk tujuan mendapatkan keuntuogan
materi atau non materi bagi diri sendiri dan/atau
oranglain;
c. Di muka umum adalah segala perbuatan yang dilakukan dan
dilihat oleh khalayak ramai atau masyarakat;
d. Melanggar rasa kesuvilaan masyarakat perbuatan itu
dianggap melanggar kepatutan dan nilai-nilai yang hidup
dalam rnasyarakat atau komunitas tersebut.

Bagian ketiga
Kategori
Pasal 6
Yang dapat dikategorikan sebagai barang pornografi dalam
undang-undang ini mencakup tulisan, gambar, foto, sketsa,
grafis, pertunjukan, animasi, film, video,
Computer-Compact Disc Read Only Memory, kaset, leaflet,
majalah, situs, Short Message Service, Multimedia
Messaging Service, surat kabar, tabloid, majalah, pamflet
dan poster.

Bagian Keempat
Unsur pornografi
Pasa17
Dalam undang-undang ini yang dikategorikan pornografi
harus mengadung unsur Perbuatan yang dilakukan dengan
sengaja, yang dilakukan di muka umum, terhadap alat
kelamin rnanusia, dengan tujuan eksploitasi seksual,
adanya dampak negatif yang timbul, perbuatan tersebut
melanggar kesusilaan masyarakat.

BAB III
PENGATURAN
Bagian Pertama
Pembatasan dan Perizinan
Paragraf Satu
Pembatasan
Pasal 8
(1) Pembuatan, penyebar luasan, dan pcnggunaan pornografi
sebagaimana dimaksud Pasal … sampai dengan P’asal….
dikecualikan untuk tujuan pendidikan dan/atau pengembangan
ilmu pengetahuan dalam batas yang diperlukan.
(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi
pornografi sebagaimana dimaksud pada avat (l) terbatas
pada lembaga riset atau lembaga pendidikan yang bidang
keilmuannya bertujuan untuk pengembangan pengetahuan.

Pasal 9
(1) Penggunaan barang pornografi dapat dilakukan uutuk
keperluan pengobatan gangguan kesehatan.
(2) Penggunaan barang pornografi untuk keperluan gangguan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
mendapatkan rekomendasi dari dokter, rumah sakit dan/atau
lembaga kesehatan yang mendapatkan ijin dari Pemerintah.

Pasal 10
(1) pelarangan pornoaksi sebagaimana dimaksud dalaln Pasal
……, dikecualikan untuk:
a, cara berbusana dan/atau tingkah laku yang menjadi
kebiasaan menurut adat-istiadat dan/atau budaya kesukuan,
sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan ritus keagamaan
atau kepercayaan;
b. kegiatan seni;
c. kegiatan olahraga; atau
d. tujuan pendidikan dalam bidang kesehatan.
(2) Kegiatan seni sebabaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b hanya dapat dilaksanakan di tempat khusus pertunjukan
seni.
(3)Kegiatan olahraya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c hanya dapat dilaksanakan di tempat khusus
olahraga.
Paragrap Dua
Perizinan
Pasal 11
(1) Tempat khusus pertunjukan seni sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (2) harus mcndapatkan izin dari
Pemerintah.
(2) Tempat khusus olahraga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (3) harus mcndapatkan izin dari Pemerintah.

Pasal 12
l. Pemerintah dapat memberikan izin kepada setiap orang
untuk memproduksi, mengimpor dan menyebarluaskan barang
pornografi dalam media cetak dan/atau media elektronik
untuk kcperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan
Pasal 35. ,
2. Setiap orang yang melakukan penyebarluasan barang
pornograli dalam media cetak dan/atau media elektronik
sebagailnana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dcngan
memenuhi syarat:
a. penjualan barang dan/atau jasa pornografi hanya
dilakukan oleh badan-badan usaha yang memiliki izin
khusus;
b. penjualan barang dan/atau jasa pornografi secara
langsung hanya dilakukan di tempat-tempat tertentu dengan
tanda khusus;
c. penjualan barang pornografi dilakukan dalam bungkus
rapat dengan kemasan bertanda khusus dan segel tertutup;
d. barang pornografi yang dijual dlitempatkan pada etalase
tersendiri yang letaknya .jauh dari jangkauan anak-anak
dan remaja berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Pasal 13
(1) Izin dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam
pasal 37 dan pasal 38 selanjutnya
diatur dengan peraturan pemerintah.
(2) Pcraluran Pemerinlah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat mcnt;atur pemberian izin clan syarat-syarat
secara umum dan pengaturan selanjutnya secara khusus
diaerahkan kepada daerah seuai dcngan kondisi, adat
istiadat dan budaya dacrah masing-masing.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 14
Dilarang setiap orang sengaja di muka umum membuat
tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat
disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto,
dan/atau lukisan yang melanggar kesusilaan masyarakat
dengan mengeksploitasi daya tarik :
a. Obyek seksual.
b. ketelanjangan tubuh orang dewasa.
c. aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani.
d. aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan
aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan
berlawanan jenis.
e. aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan
aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan
sejenis.
f. aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan
aktivitas yang mengarah padu hubungan seks dengan orang
yang telah meninggal dunia.
g. aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan
aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan hewan.
h. aktivitas orang dalam pertunjukan seks.
i. aktivitas anak-anak yang melakukan masturbasi, onani
dan atau hubungan seks.
j. aktivitas orang yang melakukan lmbungan seks atau
activitas yang mengarah pada hubungan seks dengan
anak-anak.

Pasal 15
Dilarang setiap orang dengan sengaja di muka umum
menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau
menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau
yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi,
gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya
tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa
melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau
alat komunikasi medi yang melanggar kesusilaan masyarakat
dengan mengeksploitasi:
a. daya tarik obyck seksual;
b. daya larik kclclanjangan tubuh;
c. aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani;
d. aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan
aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan
berlawanan jenis;
e.- aktivitas orang; dalam berhubungan seks atau melakukan
aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan
sejenis;
f. aktivitas orang,, dalam berhubungan seks atau melakukan
aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan cara
sadis, kejam, pemukulan, sodomi, perkosaan, dan cara-cara
kekerasan lainnya;
g. aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan
aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan orang
yang telah meninggal dunia;
h. aktivitas orang, dalam berhubungan seks atau melakukan
aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan hewan
i. aktivitas orang dalam acara pesta seks
j. aktivitas orang dalam pertunjukan seks.
1:. aktivitas avak-anak dalam melakukan masturbasi atau
onani.
I. aktivitas anak-anak dalam berhubungan seks.
m. aktivitas orang dalam berhubungan seks dengan anak;
atau
n. aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan
aktivitas yang mcngarah pada hubungan seks dengan
anak-anak dengan cara sadis, kejam, pemukulan, sodomi,
perkosaan, dan cara-cara kekerasan lainnya.

Pasal 16
Dilarang setiap orang yang sengaja menjadikan diri sendiri
clan/atau orang lain sebagai model atau obyek lembuatan
tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat
disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto,
clan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tank bagian
tubuh tertentv yang sensual dari orang dewasa,
ketelanjangan tubuh clan/atau daya tarik tubuh atau
bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau
bergoyang erotis, aktivitas orang yang berciuman bibir,
aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani,
orang yang berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang
mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan
jenis, pasangan sejenis, orang yang telah tneninggal dunia
dan/atau dengan hewan.
Pasal 17
Dilarang sctiap orang yang sengaja menyuruh atau memaksa,
anak-anak menjadi model atau obyek pembuatan tulisan,
suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan
dcngan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau
lukisan yang mengeksploitasi aktivitas anak-anak untuk
melakukan masturbasi, onani, dan/atau hubungan seks.

Pasal 18
Dilarang setiap orang yang sengaja membuat,
menyebarluaskan, dan menggunakan karya seni yang
mengandung sifat pornografi di media massa cetak, media
massa elektronik, atau alat komunikasi medio, clan yang
berada di tempat-tempat umum yang bukan dimaksudkan
sebagai tempat pertunjukan karya seni.
Pasal 19
Dilarang setiap oraug yang dengan sengaja membeli barang
pornografi clan/atau jasa pornograf tanpa alasan yang
dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini

Pas1 20
Dilarang setiap orang dengan sengaja menyediakan dana,
tempat, peralatan dan/atau perlengkapan bagi orang lain
untuk melakukan kegiatan pornografi clan/atau pameran
pornografi.

BAB IV
PENCEGAHAN PEMBINAAN
Bagian Pcrtama
Pencegahan
Pasa121
Upaya pencegahan clampak negatif pornografi dilakukan
dalam cara:
a. pendidikan;
b. Kerjasama kerjasama bilateral, regional, dan
multilateral dengan negara lain dalam upaya menanggulangi
dan memberantas masalah pornografi sesuai dengan
kepentingan bangsa dan negara;
c. Sosialisasi; d. advokasi;
e. Pemberdayaan;
f. Pengawasan; dan
g. Penindakan.

Bagian Kedua pembinaan
Pasa1
22
Pengunaan barang-barang pornografi dan/atau pornoaksi yang
dilakukan oleh anak-anak dilakukan pembinaan oleh orang
tua atau dibebankan kepada negara.

Bagian Ketiga
Peran Pemerintah
Pasa1
23
Peran pemerintah dalam pencegahan dampak negatif pornograf
dilakukan melalui:
a. Perlindungan hukum clan jaminan keamanan kepada pelapor
terjadinya tindak pidana pornografi:
b. Pennbinaan Moral
c.pemberdayaan/pembinaan
d. Pengaturan

Bagian Kcempat
Pcran Masyarakat
Pasa1 24
Peran tnasyarakat dalam pencegahan dampak negatif
pornografi dilakukan melalui:
a. Melaporkan apabila melihat, menyaksikan adalah
pelanggaran pernbatasan dan larangan pornografi.
b. Memberikan masukan dan informasi apabila terjadi
pelanggaran pernbatman clan larangan porrnografi.
c. Bantuan advokasi
d. Sosialisasi pencegahan
e. pembinaan lingkungan

BAB V
PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNUTUTAN
Pasal 25
Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap
pelanggaran pornografi dan pornoaksi dilaksanakan
berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMUSNAHAN
Pasal 2
(I ) pemusnahan barang pornografi dilakukan terhadap hasil
penyitaan dan perampasan barang yang tidak berizin
berdasarkan putusan pengadilan.
(2) pemusnahan barang pornografi sebagimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum.
(3) pemusnahan barang pornografi sebagaimana dimaksud
ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum dengan amembuat
berita acarayang sekurang-kurangnya memuat:
a. nama media apabila barang disebarluaskan melalui media
massa cetak, dan atau media massa elektronik.
b. nama dan jenis serta jumlah barang yang dimusnahkan.
c. hari, tanggal, bulan, dn tahun pemusnahan;
d. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang
yang dimusnahkan;
dan
e. tanda tangan dan identitas lengkap para pelaksana dan
pejabat yang melaksanakan dan menyaksikan pemusnahan.

BAB VII
KETENTUAN SANKSI
Bagian pertama
Sanksi administratif
pasal 27
(1) Setiap orang yang melanggar kelentluan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8 diancam dengan sanksi administratif
berupa pencabutan ijin usaha sesuai peraturan perundang
undangan yang berlaku;
(2) Setiap orang yang tclah dicabut ijin usahanya
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak dapat mengajukan
kembali ijin usaha sejenis.

Bagian kedua
sanksipidanapasal 28
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan pidana denda paling banyak Rp 75.000.000,- (tujuh
puluh lima juta rupiah) setiap orang yang dengan sengaja
di muka umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam
pasal 14

pasal 29
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas)
tahun dan pidana denda paling banyak Rp
3.000.000,000,000,- (tiga milyar rupiah)) setiap orang
yang dengan sengaja di di muka umum melakukan perbuatan
scbagaimana diatur dalam Pasal 15
pasal 30
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan
belas) bulan dan paling lama 7 (tu.juh) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima
juta rupiah) dan paling banya kRp 3.000.000.000.000,-
(tiga milyar rupiah), setiap orang yang sengaja melakukanl
perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 16
pasal 31
Sctiap orang yang sengaja menyuruh atau memaksa, anak-anak
menjadi model atau obyek pembuatan tulisan, suara atau
rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film,
syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang
mengeksploitasi aktivitas anak-anak untuk melakukan
masturbasi, onani, dan/atau hubungan seks, dipidana dengan
pidana penajara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima .juta rupiah)
dan paling banyak Rp. 3.000.000,000,000,- (tiga miliar
rupiah).

Pasal 32
Setiap orang yang, sengaja membuat,menyebarluaskan, dan
menggunakan karya seni yang mengandung sifat pornografi di
media massa celak, media massa elektronik, atau alat
komunikasi medio, dan yang berada di tempat-tempat umum
yang bukan dimaksudkan sebagai tempat pertunjukan karya
seni, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18
(delapan belas) hulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp 75.000.000,- (tujuh puluh
lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000,000,000,-
(tiga miliar rupiah).
pasal 33
Setiap orang yang dengan sengaja membeli barang pornografi
dan/atau jasa pornografi tanpa alas an yang dibenarkan
berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5
(lima) tahun dan pidana denda paling scdikit Rp.
75.000.000,- (tujuh puluh lima jula rupiah) dan paling
banyak Rp 3.000.000,000,000,- (tiga milyar rupiah).
Pasal 34
Setiap orang dengan sengaja menyediakan dana, tempat,
peralatan dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk
melakukan kegiatan pornograC dan/atau panleran pornograli
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima
juta rupiah) dan paling llanyak Rp 3.000.000,000,000,-
(tiga miliar rupiah).

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35
Pada saat mulai berlakunya undang-undangr ini semua
peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan
dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
pasal 36
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan menempatkannya dalam
lembaran Negara republic Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta,
………………………………..
Pada tanggal, ……………………………………

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DR. HAMID AWALUDIN, SH
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

Legal Opinion: Urgensi RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi

rindukhilafah — Tue, 07 Oct 2008 03:43:47 +0000

Tim Pengajar FHUI -Depok
Fatmawati, SH. MH.
Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si.
Yetty Komalasari Dewi, SH. M.Li.

Dalam ilmu hukum dipelajari tentang kaedah hukum (dalam arti luas). Kaedah hukum (dalam arti luas) lazimnya diartikan sebagai peraturan, baik tertulis maupun lisan, yang mengatur bagaimana seyogyanya kita (suatu masyarakat) berbuat atau tidak berbuat. Kaedah hukum (dalam arti luas) meliputi asas-asas hukum, kaedah hukum dalam arti sempit atau nilai (norma), dan peraturan hukum kongkrit.

Asas-asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, merupakan latar belakang peraturan hukum konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Sementara itu, kaedah hukum dalam arti sempit atau nilai (norma)
merupakan perumusan suatu pandangan obyektif mengenai penilaian atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau dianjurkan untuk dijalankan (merupakan nilai yang bersifat lebih kongkrit dari asas hukum).

Berkaitan dengan RUU Pornografi dan Pornoaksi, berdasarkan argumentasi yuridis (perspektif ilmu hukum), maka RUU ini memiliki dasar pembenar sebagai berikut:

1. Berdasarkan asas Lex Specialis Derogat Legi

Generalis, maka RUU ini nantinya akan berlaku sebagai hukum khusus, yang akan mengesampingkan hukum umum (dalam hal ini adalah KUHP) jika terdapat pertentangan diantara keduanya. Hal ini sudah banyak terjadi dalam UU di R.I., sebagai contoh adalah UU Kesehatan sebagai lex specialis (hukum yang khusus) dengan KUHP sebagai lex generalis (hukum yang umum). Dalam Pasal 15 ayat
(1) UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan diatur perihal diperbolehkannya aborsi atas indikasi medis, yaitu dalam keadaan darurat yang membahayakan jiwa ibu hamil dan atau janinnya. Berbeda dengan UU Kesehatan, KUHP sama sekali tidak memperkenankan tindakan aborsi, apapun bentuk dan alasannya. Artinya dalam hal ini, jika terjadi suatu kasus aborsi atas indikasi medis
(seperti diatas), berdasarkan asas Lex Specialis derogate Legi Generalis, maka yang berlaku adalah UU Kesehatan dan bukan KUHP;

2. Berdasarkan asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori

Maka RUU ini nantinya akan menjadi hukum yang disahkan belakangan, yang akan menghilangkan hukum yang berlaku terlebih dahulu (KUHP) jika terjadi pertentangan diantara keduanya.

Sedangkan berdasarkan argumentasi logis, maka RUU ini dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

Pornografi dan Pornoaksi yang marak belakangan ini tidak saja membawa korban (victim) orang dewasa tetapi juga anak-anak. Dalam kaitan ini, UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 tidak menyinggung sedikit-pun tentang masalah pornografi anak (child-pornography). Namun mengatur (senada dengan Convention on the rights of the Child 1989) bahwa anak wajib dilindungi dari
‘bahan-bahan dan material’ yang illicit dan membahayakan perkembangan jiwa dan masa depannya. Pornografi adalah satu bentuk illicit materials yang
dapat membahayakan perkembangan jiwa anak. Oleh karena itu, diperlukan suatu dasar hukum untuk melindungi anak-anak dari masalah pornografi.
UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, tidak memiliki klausul yang cukup melindungi pers dan khalayak dari penyalahgunaan pornografi.
UU tentang Penyiaran No. 32 tahun 2002 juga tidak banyak mengatur dan melindungi khalayak penyiar dan pemirsa dari penyalahgunaan pornografi dan pornoaksi.
Secara fitrah manusia memang memiliki kebutuhan seksual dan tidak ada seorangpun yang berhak mengambil hak dasar ini. Namun demikian, bagaimana menggunakan kebutuhan seksual ini agar tidak memberikan dampak yang negative terhadap masyarakat luas, tentu saja perlu diatur. Sebagai perbandingan, USA yang memiliki nilai-nilai budaya yang cenderung lebih ‘permissive’ dibandingkan Indonesia, misalnya, memiliki Child Obscenity and Pornography Prevention Act of 2002. Di Inggris ada Obscene Publications Act 1959, dan Obscene Publications Act 1964 yang masih berlaku sampai sekarang, yang mengatur dan membatasi substansi atau gagasan dalam media yang mengarah kepada pornografi.

Di dalam sistem hukum Civil Law (European Continental), UU berperan dalam pembentukan hukum. Salah satu tujuan pembentukan hukum (UU) adalah untuk
menyelesaikan konflik yang terjadi diantara anggota masyarakat (pemutus perselisihan). Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa seiring dengan kemajuan zaman, kehidupan masyarakat-pun mengalami perubahan. Oleh karenanya, hukum-pun harus mengikuti perubahan/perkembangan masyarakat agar hukum mampu menjalankan fungsinya tersebut.

Artinya, jika hukum tidak diubah sesuai dengan perkembangan masyarakat-nya, maka hukum menjadi mati dan tidak mampu mengatasi masalah sosial yang terjadi/muncul dalam suatu masyarakat. Masalah pornografi dan pornoaksi mungkin dulu belum dianggap atau dinilai penting, namun demikian beberapa tahun belakangan ini, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informatika, masalah tersebut telah memberikan dampak social yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam kaitannya dengan RUU ini, walaupun menurut sebagian orang masalah
pornografi dan pornoaksi dapat diselesaikan oleh KUHP khususnya pasal 281 dan 282, namun apabila dicermati sebenarnya pasal-pasal tersebut pun masih memiliki
beberapa kelemahan, yaitu tentang kriteria kesusilaan dan tentang ancaman hukuman. Kedua-nya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kriteria Kesusilaan. KUHP tidak memberikan definisi atau batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan ‘kesusilaan’. Tentu saja hal ini menyebabkan terjadinya ‘multitafsir’ terhadap pengertian kesusilaan, dengan kata lain, kapan seseorang disebut telah bertingkah laku susila atau asusila (melanggar susila). Terjadinya penafsiran yang berbeda terhadap suatu ketentuan dalam UU seharusnya tidak boleh terjadi karena ini menyebabkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, jika RUU Pornografi dan Pornoaksi justru memberikan pengertian
dan batasan yang lebih jelas atau detail, seharusnya secara logis hal ini dapat dibenarkan. Logikanya, suatu peraturan yang lebih jelas atau detail justru akan menghindari terjadinya ketidakpastian hukum dan menghindari implementasi yang sewenang-wenang dari aparat penegak hukum (non-arbitrary implementation).
Dan jika kepastian hukum justru dapat tercapai dengan adanya RUU ini, maka seharusnya kita mendukungnya.
Ancaman Hukuman. Ancaman hukuman yang terdapat pada pasal 281 dan 282 KUHP sangat ringan. Kedua pasal tersebut yang dianggap oleh sebagian orang sudah cukup untuk mengatasi atau mengantisipasi masalah pornografi dan pornoaksi, hanya memberikan maksimal hukuman penjara 2 tahun 8 bulan dan maksimal denda Rp. 75.000 (lihat pasal 282 ayat 3). Jika tujuan dijatuhkan-nya hukuman adalah untuk mencegah orang untuk melakukan perbuatan tersebut, jelas hukuman maksimal penjara dan denda seperti diatas (2 tahun 8 bulan dan 75.000), tidak akan memberikan dampak apapun pada pelakunya. Ancaman hukuman tersebut tidak memiliki nilai yang signifikan sama sekali untuk ukuran sekarang.

Berdasarkan paparan di atas, sebenarnya RUU APP ini memiliki cukup legitimasi baik dari sisi yuridis maupun sosiologis. Hanya saja, disarankan untuk lebih memperbanyak atau memperkuat argumentasi yuridis bahwa RUU ini memang dibutuhkan walaupun telah diatur secara tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan (argumentasi kelebihan RUU ini dibandingkan pengaturan
yang telah ada). Sebagai contoh, UU Kesehatan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Disamping itu ada juga UU KDRT, yang sebenarnya secara substansi telah diatur dalam KUHP, tetapi toh dapat diberlakukan UU KDRT karena memiliki argumentasi logis yang merubah kekerasan dalam rumah tangga dari delik aduan (dalam KUHP) menjadi delik biasa (dapat dilaporkan oleh siapa saja yang melihat atau mengetahui peristiwa tersebut).

Kemudian, harus diakui bahwa ada beberapa rumusan yang belum ‘pas betul’ dengan tujuan pembentukan RUU ini, yaitu antara lain rumusan/ definisi tentang
‘pornoaksi’. Karena dalam pelbagai literature agak sulit secara legal formal untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ‘pornoaksi’. Sedangkan, definisi ‘pornografi’ sudah lumayan ter-cover dalam RUU APP, di –mix dengan definisi pada UU sejenis di negara lain dan encyclopedia. Maka, suatu studi yang lebih kritis tentang ‘pornoaksi’ amat perlu dilakukan.

Untuk keberlakuan RUU APP ini, dapat mengikuti metode pemberlakuan UU Lalu Lintas (penggunaan seat-belt), dimana diberikan cukup waktu untuk sosialisasi RUU
ini, atau masa transisi, dan setelah sekian tahun (misal 2 atau 3 tahun), baru-lah RUU ini diberlakukan secara penuh.

Wilayah Perdebatan dan Kontroversi

Selama ini wilayah perdebatan dan kontroversi yang paling banyak diungkap oleh para pengkritisi RUU APP ini adalah :

Apakah pornografi dan pornoaksi adalah issue public atau issue privat yang berarti termasuk ranah publik-kah atau ranah privat?
Apakah pornografi dan pornoaksi ada dalam wilayah persepsi yang berarti masuk dalam ranah moral dan agama (yang berarti pelanggaran terhadapnya hanya dapat dikenakan sanksi moral atau sanksi agama) ataukah masuk dalam ranah hukum public dan kenegaraan yang berarti dapat dikenakan sanksi hukum yang mengikat dan memaksa (sanksi pidana).
Apakah pelarangan terhadap pornografi dan pornoaksi adalah suatu bentuk pelanggaran HAM terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan pers ataukah
justru perlindungan terhadap pers yang sehat dan edukatif dan perlindungan terhadap anak dan khalayak penikmat pers dan media.
Apakah pelarangan terhadap pornografi atau pornoaksi adalah suara dari mayoritas masyarakat ataukah semata-mata ‘pemaksaan’ issue dari ‘kelompok-kelompok tertentu’ saja atau bahkan sebagai ‘pintu masuk pemberlakuan syari’at Islam di Indonesia’?
Apakah pornografi memang harus diatur dengan Undang-Undang, atau cukup diserahkan pada UU yang ada saja (jawabannya ada di atas).
Apakah pelarangan pornografi dan pornoaksi tidak akan menimbulkan viktimisasi terhadap perempuan ataukah malah menimbulkan viktimisasi perempuan?

Menurut hemat kami, keberatan-keberatan tersebut harus disikapi dengan proporsional. Ada memang ranah yang harus diseimbangkan, bahwasanya pelanggaran pornografi misalnya tidak boleh sekali-sekali melanggar hak anak dan perempuan. Bahwasanya pornografi disini aktornya adalah laki-laki dan
perempuan, tidak hanya perempuan, sehingga kekhwatiran terhadap viktimisasi terhadap perempuan mestinya tak usah terjadi. Bahwasanya pornografi memang harus diatur dengan UU karena ketidakdigdayaan UU yang ada. Juga, karena di negara-negara barat saja pornografi memiliki pengaturan tersendiri. Dan,
bahwasanya RUU APP ini bukan agenda sektarian kelompok-kelompok tertentu saja (apalagi sebagai pintu masuk Syari’at Islam seperti selama ini dikhawatirkan
khalayak penolak dan pengamat asing), melainkan lahir dari suatu kebutuhan untuk menciptakan media yang sehat dan edukatif disamping sebagai legislasi yang menjamin perlindungan terhadap masyarakat, utamanya anak-anak dan kaum perempuan dari penyalahgunaan pornografi dan pornoaksi.

Yang terakhir, suatu RUU semestinya harus mencerminkan keadilan dan kepastian hukum (justice and certainty of law), maka suatu studi mendalam diiringi
proses penyusunan yang aspiratif (akomodatif terhadap suara-suara dan kebutuhan dalam masyarakat maupun pemerintah) sudah semestinya dilakukan.
Wallahua’lam

Depok, 8 Maret 2006

Disclaimer : Legal opinion ini adalah pendapat para pengajar tersebut di atas dan tidak mewakili institusi

Sumber asli : pks-anz.org